Surabaya, 715 Tahun Sudah

Surabaya sudah semakin tua. Umur yang hampir mencapai  3/4  abad itu semakin menampakkan kerutan di wajah kota Surabaya. Sebagai orang Surabaya asli, tentu berbangga, meskipun kedewasaan seseorang tidak bisa selalu sejalan dengan usia. Pun demikian dengan Surabaya, apakah kebijakan yang selama ini ditelurkan oleh pemerintah kota Surabaya sudah bisa menunjukkan umur kota ini?

Pertama, dibuka dengan kebijakan menaikkan tarif angkutan juga mengalami polemik. Kepusan pemkot untuk menaikkan tarif sebesar 20 % (naik menjadi Rp 2500) masih tidak dapat memenuhi aspirasi para sopir angkot. Jelas saja, dengan harga BBM yang semakin tinggi (28 %), belum lagi dampak radiasinya yang menyentuh ke seluruh aspek kehidupan, makin mempersulit hidup para sopir angkot ini. Beli bensin saja uang sudah tekor, apalagi mau membeli kebutuhan pokok yang meroket. Terus, apa yang akan mereka setorkan?

Itu dari segi sopir angkot. Kalau dari segi penumpang, sama saja. Mereka jelas menolak kenaikan tarif yang semakin membebani kebutuhan hidupnya. Kalau semisal seseorang berangkat dan pulang kerja itu membutuhkan Rp 5000, maka jika dikalkulasi selama satu bulan menjadi Rp 150.000. Itu jika tempat kerjanya hanya sekali jalan. Kalau imbal dua kali berarti sudah 300.000. Sedangkan UMR kota Surabaya yang masih berkisar antara Rp 800.000. Berapa yang dialokasikan buat sekolah anaknya? Berapa yang dijatahkan buat kebutuhan sehari-hari? Asumsi daiatas adalah yang sudah punya kerja tetap sebagai karyawan a.k.a buruh. Apalagi yang masih kerja serabutan, seperti tukang becak, penjual sayur keliling, pedagang asongan, PKL, pemulung, jukir, dsb.

Penolakan kenaikan BBM sudah menjadi keniscayaan. Propaganda pemerintah yang menyatakan bahwa akan mensubsidi orang bukan barang, atau subsidi BBM salah sasaran harus kita lawan. Karena kita masih sangat bergantung dengan emas hitam ini. Kalau di beberapa forum  menyebutkan kebijakan pemerintah sudah tepat dengan berbagai rasionalisasi, saya yakin, dia belum pernah merasakan bagaimana susahnya jadi orang miskin. Bagaimana memikirkan apa yang bisa kita makan esok hari.

Kedua, Kota Surabaya akan menjadi smart city, kota yang beerbasis pada IT di semua sektor pelayanan publik. Saya bisa berbangga dengan berbagai layanan pemerintah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas. Pengeluaran dapat di tekan hingga 80% dengan adanya IT, karena sangat meminimkan peran kertas yang biasanya menjadi bahan baku dalam penyusunan dokumen. Produk-produk IT sudah banyak bermunculan, mulai dari situs portal surabaya.go.id, pcc (public complaint center), layanan e-procurement, e-budgeting, dsb. Sehingga diharapkan supporting system tersebut sangat berguna bagi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang terkenal dengan kembuletannya (ingat iklan a mild, tanya ken-apa). Sangat sayang jika proyek yang menelan dana tidak sedikit itu (sekitar 120 milyar) diadakan hanya karena pemkot kita gagap dengan teknologi, sehingga dengan motto yang penting unggul dari kota lain, proyek IT itu asal jadi. Atau jangan-jangan seperti kasus pengadakan proyek yang sudah-sudah, yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa proyek pemkot dan dewan rawan dengan korupsi. Saya yakin tidak.

Masih masalah IT, tiap dinas memiliki aplikasi sendiri dalam melancarkan pekerjaannya. Tentunya  sangat baik jika diintegrasikan. Maksudnya tiap dinas dapat saling sharing data, apalagi departemen yang saling berhubungan. Sehingga jika salah satu dinas membutuhkan data, tinggal mengambil data yang sudah ada. Tidak perlu melakukan survey berulang-ulang yang justru semakin membengkakkan anggaran.

Ketiga, masalah PKL. PKL sejatinya adalah penyokong sektor riil dalam perekonomian kota Surabaya. Mereka juga ingin hidup layak di kota mereka sendiri. Seyogyanya pemkot lebih mengedepankan kebutuhan warga kotanya yang membutuhkan penghidupan, dari pada mementingkan keinginan sekolompok masyarakat elit yang ingin melihat kota semakin “rapi”. Jangan hanya main gusur, apalagi tidak merelokasi dan kompensasi. Memandan PKL hanya sebagai “kutu” kota yang memang fitrahnya untuk digusur. Kalau boleh memilih, siapa sih yang ingin hidup susah? Dialog yang sehat antar pemkot dengan PKL sangat perlu dalam menentukan win-win solution. Sekali lagi, Mereka juga warga Surabaya sah, pemilik negeri ini.

Keempat, sudahlah, jangan kau tambah lagi jumlah mal-mal di kota ini. Surabaya sudah sumpek dengan semakin banyaknya mall yang hanya menyuburkan investor. Di sepanjang jalan A Yani saja sudah ada 5 mall yang bertengger disana. Padahal panjang jalannya tidak samapi 5 Km. Jika ingin merubah kota Surabaya dari kota Industri ke kota perdagangan, tumbuhkan UKM-UKM. Beri ruang PKL, pedagang grosir seperti di pasar turi, pedagang kelontong. Justru inilah yang membangun perekonomian warga pribumi.

Saya yakin semuanya ingin membangun kota ini. Dengan melihat permaslahan secara jernih dan membuka selebar-lebarnya hati nurani yang masih belum buram oleh asap kebusukan kota, kota ini akan menjadi kota yang diidamkan oleh setiap penduduknya, baik yang papa maupun berpunya. Semoga di hari kelahiran kota ini, cita-cita itu akan terwujud. Amiin.